Jababeka, Kabupaten Bekasi
Di Kabupaten Bekasi, ironi itu berdiri di tengah deretan cerobong pabrik dan lalu lintas truk industri yang nyaris tak pernah tidur. Kawasan industri terbesar di Jawa Barat ini terus memproduksi barang, ekspor, dan investasi. Tapi pada saat bersamaan, daerah ini juga memproduksi angka pengangguran tertinggi di provinsi.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bekasi mencapai 8,78 persen. Angka yang terdengar ganjil untuk wilayah yang setiap tahun dibanjiri investasi manufaktur dan disebut sebagai “jantung industri nasional”.
Paradoks itu menjadi topik utama dalam Forum Diskusi Strategis bertajuk “Peningkatan Kualitas SDM Siswa SMK untuk Kurangi Pengangguran di Kabupaten Bekasi” yang digelar PT Jababeka Infrastruktur di Hotel Antero Jababeka, Kamis, 30 April 2026.
Di ruang forum itu, pemerintah, industri, dan sekolah duduk bersama—membongkar satu persoalan yang selama ini kerap disederhanakan: mengapa lowongan kerja tersedia, tetapi tenaga kerja lokal tetap tersingkir?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana “kurang lapangan kerja”.
Data yang dipaparkan BPS justru menampar asumsi lama. Sebanyak 88,8 persen pengangguran lulusan SMA dan SMK ternyata belum pernah mengikuti pelatihan kerja. Rata-rata lama sekolah penduduk juga baru setara kelas satu SMA. Sementara industri bergerak cepat menuju otomasi, digitalisasi, dan efisiensi berbasis teknologi.
Di titik itulah jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja terlihat begitu nyata.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ida Farida, M.Si., berbicara lugas. Menurut dia, perusahaan selama ini bukan semata mencari ijazah, melainkan kompetensi dasar yang justru sering hilang.
“Perusahaan sering mengeluhkan matematika dasar siswa SMK masih lemah, mental kerja belum matang, dan kemampuan bahasa terbatas,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan persoalan besar. Selama bertahun-tahun, SMK dipromosikan sebagai jalur cepat menuju dunia kerja. Namun industri kini menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis. Mereka membutuhkan disiplin, logika, kemampuan komunikasi, hingga adaptasi teknologi.
Karena itu, Ida mendorong reformasi pendidikan sejak level dasar melalui penguatan STEM—science, technology, engineering, dan mathematics. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pabrik hari ini, tetapi juga membangun desain besar SDM masa depan Bekasi.
Di sisi lain, PT Jababeka Infrastruktur mencoba mengambil posisi yang lebih jauh dari sekadar pengelola kawasan industri. Direktur PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, mengatakan kawasan industri tak bisa lagi hanya menjadi penyedia lahan dan utilitas.
“Kami ingin menjadi orkestrator,” katanya.
Istilah itu bukan tanpa makna. Jababeka kini mencoba membangun sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan sekolah, pemerintah, dan industri. Tujuannya sederhana: memperkecil jarak antara ruang kelas dan ruang produksi.
Didik mencontohkan program pemberdayaan karang taruna yang sebelumnya dijalankan di kawasan industri. Program itu berhasil melahirkan tenaga terampil yang kemudian terserap perusahaan-perusahaan di kawasan Jababeka.
Bagi industri, investasi SDM dianggap sama pentingnya dengan pembangunan jalan, listrik, atau kawasan pergudangan.
“Infrastruktur SDM adalah investasi jangka panjang keberlanjutan industri Bekasi,” ujar Didik menutup forum.
Namun persoalan pendidikan vokasi rupanya tidak berhenti pada kurikulum. Koordinator KCD Wilayah III Jawa Barat, Hj. Rina Parlina, S.IP., M.M., menyoroti ketimpangan kualitas SMK yang masih lebar.
Sebagian sekolah sudah memiliki Teaching Factory dan kelas industri yang aktif bermitra dengan perusahaan. Tapi sebagian lain masih tertinggal—baik fasilitas maupun akses jaringan industrinya.
Rina mendorong sekolah lebih agresif membangun kemitraan dengan dunia usaha. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui program Sekolah Maung berbasis Gapura Panca Waluya, konsep pendidikan Jawa Barat yang menekankan cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.
Di ruang diskusi itu, suara industri juga terdengar cukup keras. Perwakilan PT Cisindo, Ayu, menilai persoalan tenaga kerja bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga etos kerja dan kesiapan mental. Ia juga menyinggung platform KarirHub yang dinilai belum optimal karena lemahnya kurasi dan regulasi yang berubah-ubah.
Sementara dari kalangan sekolah, keluhan datang dari forum Bursa Kerja Khusus (BKK) yang disebut vakum sejak 2019. Padahal BKK selama ini menjadi jembatan penting antara lulusan sekolah dan perusahaan.
Haris Munbarzan dari BKK SMKN 1 Cikarang Barat bersama Forum Komunikasi Kepala Sekolah mengusulkan revitalisasi forum tersebut, termasuk penyusunan pola magang terstruktur dan rekrutmen berbasis kontrak yang lebih sinkron dengan kebutuhan industri.
Usulan-usulan itu kemudian mengerucut menjadi tiga komitmen strategis: pembentukan tim lintas sektor antara perusahaan, KCD, dan BKK; memasukkan isu pengangguran dalam roadmap RPJMD 2029; serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Jawa Barat.
Bappeda Kabupaten Bekasi disebut langsung menyerap hasil forum sebagai bagian dari penyusunan arah kebijakan penurunan pengangguran.
Tetapi forum dan komitmen tentu baru permulaan. Sebab masalah terbesar Kabupaten Bekasi bukan hanya soal menyediakan pekerjaan, melainkan memastikan masyarakat lokal cukup siap untuk mengisinya.
Dan selama sekolah, industri, serta pemerintah masih berjalan dengan ritme masing-masing, paradoks itu tampaknya akan terus berulang: pabrik terus berdiri, lowongan tetap terbuka, tetapi ribuan lulusan muda masih tertahan di gerbang kawasan industri. (iB)
