CIKARANG PUSAT — Aroma menyengat dan gunungan sampah yang selama bertahun-tahun menjadi “wajah” TPA Burangkeng perlahan mulai ditantang dengan teknologi modern. Pemerintah Kabupaten Bekasi kini tak lagi sekadar bicara angkut dan buang. Gunung sampah itu hendak diubah menjadi sumber energi dan pendapatan daerah.
Langkah besar itu dimulai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bekasi dan PT Asiana Technologies Lestary terkait pengolahan sampah melalui program landfill mining dan Refuse Derived Fuel (RDF), Rabu (13/05/2026).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat KH Raden Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat. Di balik seremoni itu, tersimpan ambisi besar: mengakhiri ketergantungan pada pola lama pengelolaan sampah yang dinilai sudah tak mampu menahan ledakan limbah perkotaan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, tak menampik kondisi TPA Burangkeng saat ini sudah berada di titik kritis. Volume sampah terus menumpuk, sementara kapasitas lahan semakin menipis.
“Persoalan persampahan merupakan tantangan besar bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional kumpul-angkut-buang,” ujarnya.
Lewat kerja sama ini, Pemkab Bekasi mulai memainkan dua jurus sekaligus.
Pertama, landfill mining, yakni menggali kembali timbunan sampah lama yang selama ini menggunung di Burangkeng. Sampah-sampah lama itu nantinya dipilah dan diolah agar kapasitas lahan TPA kembali tersedia.
Kedua, RDF atau Refuse Derived Fuel, teknologi yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk kebutuhan industri.
Bagi Pemkab Bekasi, sampah kini bukan lagi sekadar limbah menjijikkan yang harus disingkirkan. Sampah diposisikan sebagai sumber energi baru yang punya nilai ekonomi tinggi.
“TPA Burangkeng ke depan tidak lagi hanya menjadi tempat pembuangan akhir, tetapi diharapkan dapat bertransformasi menjadi pabrik energi baru terbarukan bagi industri di Kabupaten Bekasi,” kata Donny.
Konsep yang diusung adalah circular economy, sebuah pendekatan yang mengubah limbah menjadi sumber daya produktif. Dengan sistem ini, sampah yang dulu hanya menjadi beban lingkungan kini diproyeksikan menjadi komoditas bernilai.
Tak hanya mengklaim ramah lingkungan, Pemkab Bekasi juga menyebut proyek ini mampu menyelamatkan anggaran daerah.
Menurut Donny, jika pengolahan sampah dilakukan dengan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah daerah biasanya harus membayar tipping fee sekitar Rp250 ribu per ton.
Dengan volume sampah mencapai 1.000 ton per hari, beban APBD bisa menyentuh angka Rp143 miliar per tahun.
Namun lewat kerja sama dengan PT Asiana Technologies Lestary, Pemkab Bekasi justru tidak perlu membayar tipping fee sama sekali. Bahkan daerah disebut bakal mendapat tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1 miliar dari pemanfaatan lahan TPA.
“Ini menjadi model pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi keuangan daerah,” jelasnya.
Pemkab Bekasi bahkan percaya diri menyebut diri sebagai daerah pionir yang mampu menjalankan dua program besar sekaligus: Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk sampah baru dan landfill mining untuk timbunan sampah lama.
“Hingga saat ini, belum ada daerah lain di Indonesia yang mampu mengintegrasikan kedua program ini secara simultan,” ungkap Donny.
Meski begitu, tantangan besar masih membayangi. Teknologi pengolahan sampah modern membutuhkan pengawasan ketat agar tak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Karena itu, DLH bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah diminta melakukan monitoring dan evaluasi berkala demi memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.
Bagi warga sekitar Burangkeng, proyek ini membawa harapan baru. Gunung sampah yang selama ini identik dengan bau menyengat, pencemaran, dan persoalan kesehatan kini dijanjikan berubah menjadi sumber energi dan pendapatan.
Jika berhasil, Burangkeng tak lagi dikenal sebagai sekadar tempat buang sampah terbesar di Bekasi. Ia bisa berubah menjadi simbol bagaimana limbah perkotaan dipaksa “naik kelas” menjadi energi masa depan. (iB)
