KOTA BEKASI – Memasuki triwulan ketiga di Tahun 2022, Pemerintah Kota Bekasi belum melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Diprediksi, molornya pembangunan ini bakal berdampak pada meningkatnya sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa 2022.
Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengakui, bahwa alokasi anggaran pembangunan tahun ini cukup besar. Fokus pemerintah diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, Puskesmas, Gedung Sekolah dan perkantoran. Hanya saja, rencana tersebut belum direalisasikan hingga kini.
“Targetnya, Tahun 2022 itu yang jelas kita ke insfrastruktur cukup besar juga. Kemudian, pembangunan Puskesmas karena kita masih ada PR untuk menyelesaikan kemudian juga gedung- gedung SD harus kita tambah,” ungkap Tri kepada wartawan, Jumat (1/7).
Kepala Daerah yang saat ini duduk sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi itu tidak memungkiri adanya keterlambatan proses penyerapan anggaran. Namun, ia berdalih program pembangunan segera dilakukan pada pertengahan Juli 2022.
“Terkait pembangunan Infrastruktur masih dalam proses lelang. Jadi mudah-mudahan di pertengahan Juli 2022 bisa segera dilaksanakan semua,” kata Tri membeberkan sebagian anggaran sudah terserap.
“Sebagian, terkait dengan pengadaan seperti e-katalog sudah bisa jalan,” pungkasnya.
Terpisah menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz menyampaikan bahwa pihaknya sudah membahas dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) terkait progres pembangunan yang sudah masuk triwulan tiga.
Kata dia, terjadi keterlambatan pergerakan dalam penyerapan anggaran pembangunan. Padahal, masyarakat berharap pemerintah segera melaksanakan pembangunan.
“Kalau kita lihat kegiatan untuk pembangunan belum ada pergerakan. Nah tuntutan dari warga masyarakat kan juga udah banyak bertanya-tanya karena ga lazim. Biasanya paling lambat dilaksanakan pada triwulan dua,” kata Abdul Muin melalui sambungan telepon, Jumat (1/7).
Politisi yang mengundurkan diri dari Alat Kelengkapan Dewan Komisi III itu menyinggung, beberapa waktu lagi akan memasuki pembahasan APBD Perubahan. Sementara kondisi riil di lapangan menunjukan eksekutif lemah dalam penyerapan APBD murni. Dia khawatir, akan bertabrakan antara penyerapan dengan pembahasan.
“Belum lagi nanti di APBD Perubahan apakah ada perubahan atau tidak karena waktunya mepet. Tentu ini perlu dipertanyakan khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan),” katanya.
“Yang jelas saya sebagai fraksi PAN mengimbau segera dilakukan penyerapan anggaran. Karena ini kebutuhan masyarakat baik secara pembangunan maupun ekonomi dan lain-lainnya,” tambah dia.
Di sisi lain, lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menurunkan trust (kepercayaan) dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, yang nantinya akan mengucurkan bantuan pembangunan bagi Kota Bekasi.
Lanjut Abdul Muin menekankan, Pelaksana tugas Wali Kota memaksimalkan perannya serta memaksimalkan diri dalam menjalankan amanat yang diembannya.
“Potensi silpa bisa membengkak karena molornya pembangunan. Ya artinya semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau kegiatan tidak banyak terserap berarti banyak. Kendati demikian kita harapkan Plt Wali Kota bisa memaksimalkan betul amanat yang disampaikan oleh DPRD. Ini yang berbicara Konstitusi. Bicara bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ini harus mampu diwujudkan dan diwujudkan,” tegasnya.
“Jika silpa meningkat, ya secara pasti berdampak lah, berarti ada kegiatan yang tidak terlaksana. Padahal itu amanat yang sudah diagendakan di dalam Paripurna APBD 2022,” pungkasnya.
Editor : Risky Andrianto
Foto Ilustrasi : Istimewa (Int)
