Setu, Kabupaten Bekasi
Deru alat berat kembali memecah pagi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkang, Kabupaten Bekasi. Setelah beberapa hari tersendat, aktivitas pengolahan sampah kini bergerak lagi—tanpa antrean, tanpa kepanikan. Namun di balik normalisasi itu, tersimpan cerita tentang ketergantungan, efisiensi, dan tekanan biaya yang tak terlihat.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi memastikan operasional TPA telah pulih sejak Sabtu (25/4/2026). Kepastian itu disampaikan Humas DLH, Dedi Kurniawan, Minggu (26/4/2026). Ia menegaskan, roda pengelolaan sampah kembali berputar setelah sempat terganggu oleh lonjakan biaya operasional.
Di lapangan, perubahan paling mencolok adalah absennya antrean truk sampah—pemandangan yang beberapa hari sebelumnya sempat menjadi keluhan. Kini, ritme kerja kembali stabil. Alat berat bergerak, operator siaga, dan tumpukan sampah perlahan terurai.
“Tidak ada lagi alat rusak atau kekurangan. Sistem pihak ketiga membuat semuanya lebih siap,” ujar Dedi.
Sejak hampir dua tahun terakhir, DLH memang menyerahkan pengelolaan alat berat kepada pihak ketiga. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah menilai, skema tersebut mampu menjawab persoalan klasik: keterbatasan alat dan perawatan yang kerap menghambat operasional.
Namun, ketergantungan itu juga menyimpan celah. Ketika harga bahan bakar minyak (BBM) industri melonjak tajam—di luar asumsi kontrak—operasional ikut goyah. Bukan karena alat tak tersedia, melainkan biaya yang tak lagi seimbang.
“Ini bukan soal kelangkaan. Tapi kenaikan BBM industri yang signifikan membuat operasional sempat terhenti,” kata Dedi.
Situasi itu memaksa DLH dan pimpinan daerah bergerak cepat. Rapat demi rapat digelar untuk menekan dampak tanpa menghentikan pelayanan. Hasilnya adalah kompromi: jumlah alat berat dikurangi dari sekitar 22 unit menjadi 18 unit.
Langkah ini disebut sebagai strategi efisiensi. Tapi di sisi lain, keputusan tersebut juga menunjukkan batas kemampuan anggaran dalam menghadapi dinamika biaya energi.
Meski begitu, DLH memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas—agar krisis serupa tidak kembali terulang dalam waktu dekat.
Di tengah upaya tersebut, DLH juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memperburuk keadaan. Menjelang musim kemarau, risiko kebakaran meningkat, terutama jika praktik pembakaran sampah masih terjadi.
“Dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan. Ini yang harus dicegah bersama,” tegas Dedi.
Normalnya kembali operasional TPA Burangkang menjadi pengingat: sistem pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis. Ia bergantung pada banyak faktor—dari kebijakan, anggaran, hingga perilaku masyarakat. Dan ketika satu saja terganggu, dampaknya bisa langsung terasa. (iB)
