KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam menilai penyerapan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur tak bisa sepenuhnya terserap di tahun ini. Pasalnya, APBD Kabupaten Bekasi tak bisa sepenuhnya mengcover aspirasi pembangunan infrastruktur dari masyarakat.
“Dari hasil Musrenbang saya di Kecamatan Cikarang Timur saja, pengajuan pembangunan infrastruktur dari masyarakat hampir 90 persen soal pembangunan semua, sementara APBD tidak cukup untuk mengcover itu semua,” ujar Saeful Islam pada selasa (14/02).
Dengan kondisi APBD itu, lanjut Saeful, pemerintah pastinya akan memprioritaskan pembangunan yang krusial. Misalnya saja, pembangunan gedung sekolah dasar yang hampir roboh di Desa Setia Mekar.
“Nah ada sekolah di Desa Setia Mekar kondisi bangunannya sudah parah, itu saja tidak bisa tercover segera dibangun, tetapi kami mencoba mencari solusi lain agar pembangunan sekolah itu bisa disegerakan,” ungkapnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu dengan menggerak dana dari Corporate Social Responsibilty (CSR) Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Dari APBD Tidak bisa diandalkan, makanya kita ambil dari lain seperti CSR perusahaan, di Kabupaten Bekasi itu kan banyak perusahaan, harusnya kita optimalkan bantuan CSRnya untuk pembangunan,” tambahnya.
Saeful juga menyarakan agar pemerintah dapat memanfaatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Sehingga, program rencanana pembangunan bisa dimaksimalkan dengan bantuan anggaran tersebut.
“Ya langkah yang bisa diambil pemerintah daerah dengan memanfaatkan DAK dan DAU serta CSR perusahaan untuk membantu program pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (adv)
