KABUPATEN BEKASI – Aktivis lingkungan dari Walantara mengkiritik kinerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik terhadap kepedulian lingkungan sekitar. Menurutnya, selama menjabat ketua dewan, BN Holik kurang peka terhadap masalah lingkungan di Kabupaten Bekasi.
“Banyak persoalan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Bekasi, misalnya persoalan sampah di TPA Burangkeng yang semakin menumpuk, pencemaran limbah industry ke sungai, itu tidak ada langkah kongkrit dari ketua DPRD,” ujar Bendahara Walantara Kabupaten Bekasi, Syarifuddin pada senin (20/02).
Menurutnya, sebagai ketua DPRD, BN Holik dapat mengambil kebijakan politiknya mendorong agar Kabupaten Bekasi bisa terbebas dari masalah sampah dan limbah. Ketua DPRD bisa melakukan koordinasi yang maksimal dengan eksekutif agar persoalan sampah dan limbah bisa ditekan agar tidak terus berlarut.
“Memang pengambil kebijakan ada di eksekutif, tetapi legislative juga sebagai lembaga pengkontrol dan pengawasan. Bisa memaksimalkan kinerjanya terhadap fungsi kinerja itu, tetapi kita lihat hari ini persoalan lingkungan menjadi persoalan nomer satu di Kabupaten Bekasi,” katanya menyesalkan.
Syarifuddin juga mengkritik penganggaran perluasan TPA Burangkeng. Saat ini, perluasa di TPA tersebut dilakukan bertahap tanpa adanya solusi bagaimana agar mengelola sampah tersebut lebih ekonomis dan bernilai.
Sehingga, tidak membebankan lahan perluasan TPA Burangkeng untuk pembuangan sampah dari Kabupaten Bekasi.
“Mekanisme anggaranya hanya untuk perluasan, itupun bertahap dan diperparahnya tidak ada solusi untuk pengelolaan sampah agar tidak terus menumpuk. Nah dewan memiliki tufoksi agar memberikan solusi kedepanya serta mendorong eksekutif agar mengambil langkah tepat dalam pengelolaan sampah tempat guna,” paparnya. (**)
