CIKARANG PUSAT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Faizal Hafan Farid menyorot nasib para petani di Kabupaten Bekasi. mengingat, pada tanggal 24 September tahun ini diperingati sebagai hari Tani Nasional, dimana nasib para petani di Kabupaten Bekasi masih jauh dari kesejahteraan.
“Ya sangat miris sekali melihat nasib para petani kita, seharusnya jaman sekarang ini sudah modern dan sejahtera, tetapi para petani kita masih bergelut dengan biaya input produksi yang mahal sementara penjualan produknya lebih murah,” ujar H. Faizal Hafan Farid pada Selasa (13/09).
Menurut dewan yang biasa disapa Bang Haji Faizal (BHF) itu, biaya input produksi pertanian seperti pupuk masih lebih mahal dibanding penjualan hasil pertanian di pasar. Tak sedikit petani dibeberapa kecamatan yang teriak jika penjualan gabahnya turun di pasaran.
“Ya beberapa waktu lalu dibeberapa kecamatan, banyak peteni yang mengeluhkan hasil pertaniannya yaitu gabang, harga jualnya menurun di pasaran, sementara modal infut produksinya tinggi,” katanya.
Diperparah lagi, bantuan pemerintah daerah juga sangat minim terhadap para petani. Misalnya saja, ketika para petani mengalami puso atau gagal panen, peran pemerintah daerah sangat minim untuk membantu, minimal memberikan bantuan pupuk gratis terhadap para petani yangmengalami gagal panen.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi pupuk sejak juli 2022. Dari Sembilan subsidi pupuk, hanya dua pupuk subsidi yang masih digelontorkan pemerintah yaitu urea dan NPC.
Tak hanya itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi ini juga menyorot tergerusnya luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi oleh industri dan perumahan. Salah satu yang menyebabkan para petani melepas lahan sawahnya kepada para investor, salah satu penyebabnya karena pertanian di Kabupaten Bekasi kurang menjanjikan untuk tingkat kesejahteraan.
“Ya masyarakat yang memiliki sawah, lalu dijual ke para pengusaha melalui calo ya ini karena menjadi petani ini jauh dari sejahtera, kalau para peteni sejahtera tidak mungkin lahannya dijual dan berubah menjadi industry atau perumahan,” tambahnya.
Sarannya, saat ini, pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah harus peduli terhadap tingkat kesejahteraan para peteni, terutama dalam penyediaan pupuk subsidi di masyarakat. selain itu juga adanya antisipasi yang dilakukan ketika para petani mengalami gagal panen, jangan sampai petani gigit jari.
“Dan harus ada stimulus yang digelontorkan pemerintah agar para petani kita ini bisa tetap eksis produksi hasil pertaniannya,” katanya. Menurut BHF, bagian yang penting dalam penanganan pertanian yaitu harus ada penanganan tata kelola dan tata niaga pertanian. Dimana penanganan pasca panen, dimanana ada jaminan harga gabah dan tidak adanya impor beras saat panen raya.
Sementara itu, mengacu pada data bulanan BPS, nilai tukar petani pada tahun 2021 ada diposisi 103,5, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Penyusutan tingkat kesejahteraan tersebut terutama diakibatkan oleh kenaikan indeks harga yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang diterima.
Indeks harga yang dibayar petani merupakan biaya input produksi seperti pupuk, transportasi, dan lainnya ditambah dengan biaya konsumsi rumah tangga. Sedangkan indeks harga yang diterima berasal dari hasil penjualan produk. Walaupun ada kenaikan, angkanya lebih kecil dari ongkos produksi dan biaya hidup.
Dengan demikian, pengeluaran petani lebih tinggi ketimbang pendapatannya. Akibatnya, tingkat kesejahteraannya tergerus. (IB)
